Peraturan & Perundangan

PERATURAN DAN PERUNDANGAN

A. UNDANG-UNDANG

1. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
2. UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang PPE Gambut
2. PP Nomor 57 Tahun 2016 j.o. PP 71/2014 PPE Gambut
3. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
4. PP Nomor 13 Tahun 2017 j.o. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

C. PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Permen No.60 MENLHK 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan RPPEG
2. Permen LHK Nomor P.14/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
3. Permen LHK Nomor P.15/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut.
4. Permen LHK Nomor P.16/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
5. Permen LHK Nomor P.17/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
6. Permen LHK Nomor P.77/2015 Tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
7. Permen LHK Nomor P.83/2016 Tentang Perhutanan Sosial
8. Keputusan Menteri LHK No. 246 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049
9. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional
10. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
11. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.295/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 Pada KHG Pulau Bengkalis, KHG Pulau Tebing Tinggi, KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung, KHG Sungai Gaung – Sungai Batang Tuaka, dan KHG Sungai Kapuas – Sungai Terentang.

D. PERATURAN DAN KEPUTUSAN DIRJEN

1. Perdirjen PPKL Nomor P.3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Gambut.
2. Perdirjen PPKL Nomor P.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Pembantuan Restorasi Gambut 2018.
3. Perdirjen PPKL Nomor P.5 Tahun 2018 tentang Juknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Bagian Usaha dan Kegiatan
4. Perdirjen PPKL Nomor P.10 Tahun 2018 Pedoman Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem Gambut bagi Usaha
5. Keputusan Dirjen PPKL Nomor SK.40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut
6. Perdirjen PPKL Nomor P.1 Tahun 20019 tentang Pedomn Pelaksanaan Peraturan Menlhk No. P14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
7. Perdirjen PPKL No. P. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Data Spasial Karakteristik Ekosistem Gambut.
8. Perdirjen PPKL No. P.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan TMAT dan Subsidensi di Lahan Masyarakat.